PMI Malaysia Sulit Buat Paspor, Ahmad Muzani: Saya Minta dengan Hormat KBRI Jangan Mempersulit

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 19 Juni 2023 - 09:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekjen Partai Gerindra , Ahmad Muzani menghadiri acara konsolidasi bersama Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) Gerindra Malaysia. (Dok. Tim Media Partai Gerindra)

Sekjen Partai Gerindra , Ahmad Muzani menghadiri acara konsolidasi bersama Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) Gerindra Malaysia. (Dok. Tim Media Partai Gerindra)

INDONESIARAYA.CO.ID – Sekjen Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menghadiri acara konsolidasi bersama Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) Gerindra Malaysia, Minggu, 18 Juni 2023.

Turut hadir anggota DPR RI Fraksi Gerindra Hj Himmatul Aliyah, dapil Jakarta II meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri.

Pada kesempatan ini Muzani mendengarkan keluh kesah dari para WNI yang bekerja di Malaysia.

Salah satu WNI yang juga pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia Hasyim Said mengaku, saat ini masalah yang dihadapi PMI di Malaysia adalah pembuatan dokumen kenegaraan berupa paspor.

Menurutnya, KBRI Malaysia cenderung mempersulit pembuatan paspor bagi PMI ilegal yang bekerja di Malaysia.

Baca artikel menarik lainnya, di sini: Hasil Survei IPO, Publik Nilai Prabowo Subianto Paling Independen dan Mampu Berantas KKN

Dia mengatakan, semestinya KBRI justru mempermudah pembuatan paspor bagi PMI ilegal yang ingin membuat paspor agar keberadaannya dan legalitasnya dapat terjamin selama bekerja di Malaysia.

“Masalah hari hari yang kami hadapi saat ini adalah sulitnya pembuatan paspor Pak.”

“Harapan saya, saya ingin lebih dipermudah pembuayan paspor di KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Penang dan KJRI Johor.”

“Pembuatan paspor kami-kami sangat lambat Pak. Ini adalah suara masyarkat Indonesia yang ada di Malasyia.”

“Mohon dibantu, diitinjaklanjuti kepada pemerintah Indonesia untuk memperlancar dan mempermudah pembuatan paspor bagi teman-teman PMI yang bermasalah atau tidak memiliki dokumen paspor,” kata Hasyim.

Merespon hal itu, Muzani mengatakan, permasalahan akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Dia menjelaskan, saat ini pemerintah Malaysia dibawah kepemimpinan PM Anwar Ibrahim telah membuka pintu seluas-luasnya bagi warga negara asing untuk mempermudah penyelesaian dokumen-dokumen.

“Kebijakan yang baik ini adalah hasil diplomasi antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.”

“Itu sebabnya pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melayani WNI kita dengan baik terkait pembuatan dokumen dan paspor.”

“Namun setelah mendapat kabar seperti ini kami prihatin dan saya akan meneruskan masalah ini kepada presiden Jokowi.”

“Kebijakan yang baik antar kedua negara justru terhambat oleh birokrasi kita sendiri,” kata Muzani yang juga Wakil Ketua MPR itu.

Tidak hanya itu, Muzani juga mendapat laporan bahwa biaya pembuatan dokumen paspor yang seharusnya terjangkau justru dipatok jauh dari harga resmi.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Muzani pun prihatin karena semestinya negara menjamin keamanan dan kepastian bagi legalitas dokumen PMI yang berada di Malaysia.

“Negara-negara lain mudah mengurus dokumen tapi kenapa kita mempersulit diri sendiri. Karena itu kami berharap KBRI dan KJRI harus membuka dan mempermudah pelayan pelayanan ini.”

“Klau perlu digratiskan, kalau perlu buka nonstop 24 jam. Mumpung pemerintah Malasysia membuka diri. Karena kebijakan ini akan ada akhirnya,” jelas Muzani.

Menurut Muzani saat ini tidak ada kepastian data terkait jumlah PMI ilegal yang berada di Malaysia.

Tapi dari informasi yang berkembang terdapat ratusan ribu hingga jutaan TKI yang ilegal bekerja di Malaysia.

Dan Partai Gerindra berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini.

“Jika alasannya paspor habis, tidak ada anggaran, kami Fraksi Gerindra DPR RI siap membantu untuk menyelesaikan masalah ini.”

“Dan nanti kami akan sampaikan ke presiden dan presiden akan perintahkan langsung kepada KBRI.”

“Negara harus berjuang untuk masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Kalian adalah pejuang devisa,” ujar Muzani.

“Saya Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI, Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, anggota Komisi II DPR RI, meminta dengan hormat.”

“Agar KBRI dan KJRI di Malaysia ada untuk membantu seluruh WNI yang ada di Malaysia. Yang legal dibantu, yang belum legal dibantu, jangan dipersulit,” tutup Muzani.

Senada dengan Muzani, anggota DPR Fraksi Gerindra dapil luar negeri, Himmatul Aliyah juga berharap KBRI Malaysia mempermudah pembuatan paspor bagi PMI ilegal yang bekerja di Malaysia.***

Berita Terkait

Super Lengkap, Daftar 14 Nama Cagub Cawagub yang Diputuskan Partai Gerindra Maju pada Pilkada 2024
PKS Nyatakan Belum Ada Keputusan Terkait Dukungan untuk Bobby Nasution Maju di Pilgub Sumut
Tak Kenal Pelapornya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan Pemeriksaan di Polda Metro Jaya
Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi Menangkan Pilkada 2024
PDIP Sebut Momentumnya Soal Peluang Megawati Soekarnoputri Bertemu dengan Prabowo Subianto
Tanggapi Putusan MK, Prabowo Subianto: Terima Kasih kepada Masyarakat dan Fokus Hadapi Masa Depan
Dikabarkan Incar Kursi Ketua Umum PDI Perjuangan yang Kini Diduduki Megawati, Jokowi Beri Tanggapannya
Airlangga Hartarto Tanggapi Soal Pemanggilan dalam Sidang PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 17 Juli 2024 - 13:40 WIB

Kejagung Periksa 4 Orang Saksi dalam Kasus Kegiatan Usaha Tata Niaga Komoditi Emas PT Antam Tbk

Senin, 15 Juli 2024 - 13:54 WIB

Ini Sejumlah Alasan Aktivis, Dorong Sudirman Said untuk Daftar Sebagai Calon Pimpinan KPK

Rabu, 12 Juni 2024 - 08:34 WIB

KPK Dalami Isi Telepon Seluler Milik Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam Kasus Buronan Harun Masiko

Senin, 10 Juni 2024 - 15:35 WIB

KPK Panggil Adik SYL dan Arjunsing Mandala Putra Jadi Saksi Terkait Kasus Dugaan TPPU

Jumat, 7 Juni 2024 - 13:14 WIB

Soal Gaza hingga Ukraina, Prabowo Subianto Laporan Kunker di Singapura ke Presiden Jokowi

Kamis, 6 Juni 2024 - 16:02 WIB

Jaga Inflasi Nasional dalam Kondisi Tetap Terkendali, Pemerintah Terus Pantau Harga Pangan

Kamis, 23 Mei 2024 - 08:10 WIB

Kejati Sulut Proses Dugaan Kerugian Negara yang Dilakukan Anak Perusahaan PT ARCHI Indonesia Tbk

Rabu, 22 Mei 2024 - 04:57 WIB

Surabaya Jadi Saksi Penandatanganan Swakelola PSKK: BNSP dan LSP Komitmen Tingkatkan Kompetensi SDM

Berita Terbaru